Pemprov Sumbar Berharap Kapolda Baru Habisi Tambang Liar
PDF Print E-mail
Selasa, 02 April 2013 | Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menaruh harapan besar kepada Kapolda baru Brigjen Pol Nur Ali, yang menggantikan mantan Kapolda Sumbar Brigadir Jenderal Polisi Wahyu Indra Pramugari, untuk dapat menindak pelaku tambang ilegal, yang beroperasi di Sumatera Barat. Komitmen itu dibutuhkan, mengingat saat ini kasus tambang ilegal tengah marak di Sumatera Barat, tidak hanya di Solok Selatan, juga di Kabupaten Pasaman dan Sijunjung.


Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, upaya mantan Kapolda Sumbar Brigadir Jenderal Polisi Wahyu Indra Pramugari terhadap pelaku ilegal mining, ilegal logging dan penyalahgunaan narkoba, harus lebih ditingkatkan. Ia meminta kepada pihak kepolisian, agar dapat segera menindak pelaku tambang ilegal. Apabila aturan itu dijalankan, maka tambang ilegal yang beroperasi di Sumbar akan semakin berkurang bahkan bisa menjadi zero.


Lebih lanjut Irwan Prayitno mengatakan, bahwa saat ini terdapat tiga perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan IUP di Kabupaten Solok Selatan, yang diduga tidak dilengkapi izin dari Kementerian PU, untuk melakukan penambangan di daerah aliran sungai Batang Hari. Hal itu diketahui berdasarkan temuan tim terpadu, saat meninjau kelapangan guna melihat bagaimana kondisi dilapangan.


Namun menurut Gubernur, untuk langsung menindak kelapangan, Pemprov Sumbar tidak mempunyai wewenang, karena kewenangan tersebut berada ditangan pemerintah setempat. Untuk itulah, pemprov Sumbar membentuk tim terpadu tingkat provinsi, yang akan bekerjasama dengan tim terpadu kabupaten, untuk menyelesaikan permasalahan tambang ilegal di daerah.


Selain tidak dilengkapi izin dari Kementerian PU melakukan penambangan di daerah aliran sungai, tim terpadu juga menemukan perusahaan dimaksud diduga tidak dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.


Disamping itu, berdasarkan informasi Sekda Solok Selatan, kata Irwan Prayitno, ada perusahaan yang melakukan penambangan di lokasi yang tidak sesuai izin yang diberikan. Penambangan dilakukan berbeda lokasi izin eksplorasi dengan izin eksploitasi. Kementerian PU juga tidak pernah mengeluarkan izin penambangan di alur sungai Batang Hari.(RNS)
 
Untuk dapat mendengarkan radio ini anda harus menginstall flash player klik disini untuk download
pupupu