Kok Permen ESDM Kalah Dari SE BPH Migas
PDF Print E-mail
Kamis, 4 April 2013 | Padang. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Barat segera menyurati Menteri Energi Sumber Daya Mineral, agar meninjau kembali surat edaran Badan Pangawas Hulu Mi­nyak dan Gas (BPH Migas) ke Pertamina, terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Sebelumnya, Gubernur Sumbar juga berencana melakukan hal yang sama, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat surat edaran tersebut.

Ketua YLKI Sumbar, Dahnil Aswad mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan terbitnya surat edaran dari BPH Migas tersebut. Ia menilai, Peraturan Menteri (Permen ESDM) No.1 tahun 2013 seperti tidak bernilai, dengan keluarnya Surat Edaran dari BPH Migas untuk melakukan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi. Padahal menurutnya, Permen ESDM seharusnya lebih tinggi statusnya dibandingkan posisi Surat Edaran dari BPH Migas. Namun kenyataannya, yang dijalankan saat ini oleh Pertamina adalah Surat Edaran tersebut.

Ketua YLKI Sumbar ini menambahkan, bahwa dalam Permen ESDM menyatakan, hanya memberlakukan pembatasan terhadap daerah Jawa-Bali. Namun dalam surat edaran tersebut, pembatasan tersebut justru dilakukan untuk seluruh Indonesia. Selain itu, pasokan BBM bersubsidi untuk industri saat ini juga ikut dibatasi, padahal dalam Permen yang diabatasi hanya bidang kehutanan, pertambangan, dan perke­bunan. Akibatnya, selain terjadi antrian di setiap SPBU, juga menyebabkan arus lalu lintas terganggu bahkan terjadi kemacetan, karena BBM yang tidak mencukupi.

Untuk itu, Dahnil Aswad mengatakan, sebaiknya Permen ESDM itu ditinjau kembali dan bila perlu segera direvisi, agar tidak ada kerancuan dalam penerapannya dilapangan.

Meski demikian, hingga kini Ia belum menerima keluhan secara tertulis dari pelaku usaha, pasca pemberlakukan permen tersebut. Namun antrian kendaraan dan kemacetan terus terjadi di sejumlah SPBU di Sumbar.(RNS)
 
Untuk dapat mendengarkan radio ini anda harus menginstall flash player klik disini untuk download
pupupu