BI Cabut Izin BPR Bermasalah di Padang
PDF Print E-mail
Minggu, 07 April 2013 | Padang. Bank Indonesia menegaskan, pencabutan izin PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berok Gunung Pangilun semata adalah kesalahan pengelolaan sehingga menyebabkan bank tersebut tidak sehat. Secara umum pertumbuhan ekonomi dan prospek lembaga perbankan di Sumatera Barat saat ini cukup baik.

Deputi Perwakilan BI Wilayah VIII M. Emil Akbar dalam konferensi pers terkait pencabutan izin BPR Berok Gunung Pangilun, Jumat (5/4) menjelaskan hal itu. Menurutnya kinerja BPR di wilayah Sumatera Barat sampai dengan posisi Triwulan IV tahun 2012 secara umum menunjukkan perkembangan cukup baik.

" Hal itu tercermin dari pertumbuhan indikator utama berupa total aset, kredit dan dana pihak ketiga yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya ( year of year/yoy)," kata Emil.
Total Aset BPR Sumbar posisi triwulan IV tahun 2012 lalu tercatat sebesar Rp1,53 triliun atau tumbuh 8,3 persen. Dikatakan pertumbuhan total aset tersebut disebabkan meningkatnya dana pihak ketiga sebesar 2,7 persen (yoy) yang tercatat sebesar Rp926 Miliar.

Sedangkan disisi aktiva menurutnya, pada periode yang sama outstanding kredit mencapai Rp1,03 Triliun atau tumbuh 7 persen (yoy) dengan rasio Non Performing Loan (NPL) turun menjadi sebesar 8,10 persen dari triwulan IV tahun 2011 sebesar 8,61 persen.

Divisi Pengawasan Bank BI Perwakilan Wilayah VIII Agus Priyanto dalam kesempatan itu, membacakan siaran pers BI menyatakan BPR Berok Gunung Pangilun merupakan individual BPR yang performance-nya tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan BI.

" Berkenaan dengan itu BI selaku otoritas yang mengatur dan mengawasi Bank mencabut izin usahanya, setelah masuk dalam daftar bank Dalam Pengawasan Khusus sejak 13 September 2012 lalu," jelas Agus.

Senada BI, Direktur Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Nurcahyo dalam kesempatan itu menegaskan hal yang sama. Penutupan BPR BGP ditegaskan bukan disebabkan kondisi perekonomian dan perbankan.

" Ini bukan disebabkan kondisi perekonomian tetapi karena sistem pengelolaan manajemen yang buruk," jelasnya.
Dengan pencabutan izin usaha PT BPR BGP yang beralamat di jalan Pasar Alai 17B Padang berikut tiga kantor kasnya di Siteba, Bandar Buat dan Pasar Raya itu, maka LPS langsung mengambil alih dan menjalankan seluruh hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS. BPR ini dicabut izinnya melalui Keputusan Gubernur BI nomor 15/38/KEP.GBI/2013 tanggal 5 April 2013.

LPS juga akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah, untuk menetapkan simpanan yang layak bayar dan simpanan tak layak bayar.

Untuk pembayaran klaim penjaminan, Nurcahyo menegaskan LPS hanya akan membayar simpanan berikut bunga dalam jumlah maksimal Rp2 Miliar. Proses rekonsiliasi dan verifikasi akan dilakukan oleh tim verifikator yang dibentuk LPS selama masa 90 hari kerja. Sementara untuk likuidasi bisa berlangsung hingga dua tahun.

BI dan LPS sama-sama menghimbau masyarakat untuk membantu kelancaran proses likuidasi dan penjaminan yang akan dilakukan oleh LPS. Masyarakat diingatkan juga untuk tidak terpancing oleh pihak-pihak yang mengaku bisa mempercepat proses pencairan penjaminan. (RNS)
 
Untuk dapat mendengarkan radio ini anda harus menginstall flash player klik disini untuk download