Pemko Padang Akhirnya Serahkan Penyelesaian Jalur Dua By Pass Ke Pemprov Sumbar
PDF Print E-mail
Selasa, 09 April 2013 | Padang. Pemerintah Kota Pa­dang akhirnya menyerahkan penyelesaian pembebasan lahan pelebaran jalur dua Bypass ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan, karena tidak hanya persoalan 61 persil kon­solidasi tanah yang menjadi ken­da­la, tapi juga pergantian utilitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PLN dan PT Telkom yang hingga kini belum tuntas. Untuk pergantian jaringan perusahaan pelat merah itu, Pemko harus menyiapkan angga­ran Rp 100 miliar.
Kepala Biro Pemerintahan dan Kepen­dudukan Setprov Sum­bar, Syafrizal mengatakan, bahwa Pemprov berjanji akan mencarikan solusi per­soa­lan jalur dua Bypass tersebut, lewat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Meski demikian, bukan berarti Pemko Padang langsung lepas tangan, karena penyerahan penanganan tersebut dilakukan dalam rang­ka koordinasi. Sesuai reko­mendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar, penyelesaian tanah yang telah dilakukan konsolidasi tak bisa dilakukan konsolidasi kembali.
Selain itu, Syafrizal menambahkan, PDAM, PLN dan PT Telkom hingga kini tidak keberatan dengan rencana pele­baran jalur dua Bypass, sepan­jang diberikan pergan­tian untuk pemindahan jari­ngan utilitas. Namun menurutnya, persoalan ini akan kembali dibawa dalam rapat Forkopimda, yang bertujuan untuk menghindari kon­sekuensi hu­kum.
Syafrizal menegaskan jika pro­yek ini tidak direalisasikan, tidak hanya Kota Padang yang rugi tetapi juga Sum­bar. Sebab, da­lam waktu 20 tahun ke depan, be­lum tentu akan ada dana peme­rin­tah atau investor, yang melaku­kan proyek pele­baran jalan Bypass. Untuk itu menurutnya, lebih baik Sumbar menyiapkan anggaran Rp 100 miliar untuk proses pemindahan dan ganti rugi, dari pada harus mengorbankan nilai investasi Rp 800 miliar. Ia berharap, semua pihak mendukung rencana pele­ba­ran jalur dua Bypass tersebut.
Terkait dana APBD Sum­bar untuk pergantian utilitas dan penuntasan 61 persil ta­nah, Syafrizal mengatakan bahwa saat ini tidak ada alokasi dana di APBD 2013. Persoalan ini baru akan di ketahui dari hasil pem­bica­raan dengan Forkopimda, apakah format penye­le­sai­an­nya nanti akan ditalangi APBD provinsi atau APBN.(RNS)
 
Untuk dapat mendengarkan radio ini anda harus menginstall flash player klik disini untuk download