Kapolda Sumbar Akan Amputasi Aparat Yang Bermain Di Tambang Ilegal
PDF Print E-mail
Kamis, 18 April 2013 | Padang. Gubernur Sumatera Barat meminta jajaran Kepolisian harus memberikan tenggat waktu bagi pemilik eskavator, untuk meninggalkan lokasi tambang di Solok Selatan. Selama batas waktu tersebut, seluruh alat berat sudah harus keluar dari lokasi. Apabila masih ada yang beroperasi, harus ditindak tegas dan diproses sesuai hukum yang berlaku.


Kapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Noer Ali mengatakan, penertiban eskavator di areal pertambangan Solok Selatan, sebagian telah dilakukan. Pihaknya pun dengan tegas menyatakan, akan memecat Kapolres atau Kapolsek yang terbukti memback up dan ikut serta dalam penambangan liar di Solok Selatan.


Pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Gubernur Dengan Bupati/Walikota hari ini, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, bahwa Kapolda harus berkomitmen dalam upaya menertibkan tambang ilegal di Solok Selatan, dan hal itu harus benar-benar diwujudkan. Menurutnya, dengan ada komitmen itu, tidak ada lagi tambang ilegal di Sumatera Barat, yang seharusnya justru memberikan kesejahteraan dan kemakumuran bagi daerah dan masyarakat, justru saat ini menambah kerusakan alam dan lingkungan yang berdampak kepada korban jiwa.


Dalam kesempatan itu Irwan Prayitno menyampaikan, upaya lain untuk menghentikan aktivitas ilegal mining di Kabupaten Solok Selatan adalah, dengan menghentikan distribusi BBM untuk alat berat.


Sementara itu, Brigjen Pol Noer Ali menambahkan, terkait tenggang waktu penertiban alat berat penambangan, akan dibicarakan lebih mendalam dengan pimpinan keamanan lainnya, seperti dari danrem, danlanud, serta danlantanmal.(RNS)
 
Untuk dapat mendengarkan radio ini anda harus menginstall flash player klik disini untuk download