Menkokesra Serahkan Langsung KPS Kepada Masyarakat Miskin Kota Padang
PDF Print E-mail

Sabtu, 15 Juni 2013 | Padang. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat-Menkokesra Agung Laksono menyerahkan secara simbolis Kartu Penerima Santunan-KPS kepada masyarakat miskin di Kota Padang. Dalam kesempatan tersebut, Menkokesra Agung Laksono mengatakan, kedatangannya tidak sekedar menyerahkan KPS, tetapi juga memastikan bahwa penerima KPS benar-benar tepat sasaran sesuai kriteria.

Kunjungan kelokasi ini saya juga ingin mencek, apakah orang-orang yang penerima KPS ini cocok dengan data dan kreteria masyarakat miskin ataupun sangat miskin. Syukur alhamdulliah dari pengamatan saat ini, bahwa orang-orang yang menerima sangat cocok sebagai penerima KPS, ungkap Menko Kesra Agung Laksono, ketika berkunjung di perumahan masyarakat miskin di Ulak Karang Selatan Kota Padang, Sabtu Siang (14/6)”. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Muslim Kasim, Staf Ahli Gubernur Bidang Keuangan Hasastri, SE, MM, serta Kepala PT. Pos dan Giro cabang Sumatera Barat.

Menkokesra Agung Laksono menjelaskan, KPS yang disediakan pemerintah sebanyak 15,5 juta lembar, dan akan diberikan kepada rumah tangga miskin, yang mencakup 25 persen atau 60 juta penduduk miskin di Indonesia. Secara teknis, penyerahan KPS akan dilaksanakan oleh PT Pos, dan direncanakan tuntas pada akhir bulan Juni. Dijelaskan, masyarakat pemegang KPS nantinya akan menerima bantuan beras selama 3 bulan dan uang tunai sebesar Rp. 150 ribu selama 5 bulan. Bantuan dimaksud merupakan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat-BLSM, yang ditujukan sebagai pendorong daya beli masyarakat, jika subsidi harga BBM akan dikurangi. Total anggaran yang dipersiapkan Pemerintah melalui BLSM yakni sebesar Rp. 16,2 Triliun. Khusus untuk bantuan berupa uang senilai Rp. 30 Triliun.

Pemerintah telah merencanakan pengurangan subsidi BBM, karena subsidi telah membebani APBN. Namun demikian, Pemerintah juga telah menyiapakan antisipasi terhadap kemungkinan merosotnya daya beli masyarakat yaitu melalui BLSM. Jika DPRD menyetujui kenaikan BBM, maka kegiatan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) segera dilaksanakan, jelas Agung Laksono.”

Menkokesra Agung Laksono menambahkan, tidak ada unsur politisi dalam program BLSM. Secara teknis, BLSM akan dilaksanakan oleh PT. Pos dan Giro. Semua tahapan, akan dilaksanakan secara terbuka.

Saya tegaskan, tidak ada politisasi dalam BLSM. Kartunya tidak berwarna biru, merah, kuning sesuai atribut partai. Ini memang sepenuhnya untuk mengantisipasi kemungkinan buruk jika subsidi BBM dikurangi. Kartu ini ditanda tangani langsung oleh Ketua Bappenas, semua data terbuka dapat dicek secara langsung. Semua pihak dapat melakukan pengawasan, dalam kegiatan BLSM ini. Sementara data yang didapat PT Pos dan Giro ini berdasarkan catatan BPS, terangnya. ”

Menteri Agung Laksono menegaskan, jika terdapat seseorang yang tidak pantas menerima BLSM atau sebaliknya, maka masyarakat dapat mengirim pengaduan kotak yang disediakan di PT Pos dan Giro.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Muslim Kasim menyampaikan, jumlah penerima BLSM di Sumatera Barat sebanyak 270.000. Kota Padang terdata lebih kurang 30.000 KPS. Dilihat jumlah penerima BLSM lebih banyak terdapat di daerah-daerah pesisir pantai terutama masyarakat nelayan.

Muslim Kasim menambahkan, kegiatan BLSM merupakan upaya penanggulangan dampak pengurangan subsidi BBM, yang keberedaannya membebani keuangan Negara.

Kita menyadari dampak dari kenaikan BBM ini akan membuat harga-harga juga ikut naik. Hal itu wajar, tetapi tidak akan mempengaruhi pembangunan. Kita menyadari, ini masa-masa yang sulit, namun kita mesti optimis bahwa kondisi akan dapat kita lewati secara bersama-sama untuk kejayaan Indonesia, tutupnya.(RNS)

 
Untuk dapat mendengarkan radio ini anda harus menginstall flash player klik disini untuk download
pupupu