Classy News
The latest news from the Joomla! Team

Pusdalop Perlu Didirikan Di Seluruh Kab/Kota Sumbar
PDF Print E-mail
Selasa, 22 Mei 2012 | Padang. BPBD Sumbar mendesak seluruh Kab/Kota di Sumbar, untuk membentuk Pusdalop dimasing-masing daerah. Hal ini disebabkan, karena dari 7 kab/kota yang berada di pesisir pantai Sumbar, Kab.Agam dan Pasbar, masih belum mempunyai Pusdalop.

Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Yazid Fadhli mengatakan, bahwa rencana pendirian Pusdalop di seluruh Kab/Kota di Sumbar sudah ada, namun masih menunggu kesiapan dari daerah masing-masing. Menurutnya, banyak syarat yang diperlukan untuk membangun Pusdalops tersebut, diantaranya adalah lokasi dan aparat yang akan menjalankannya. Ia mengatakan, saat ini yang sering menjadi kendala adalah, kurangnya aparat yang akan menjalani Pusdalop itu sendiri di Kab/Kota.

Kalak BPBD Sumbar juga mengatakan, bahwa selama ini yang akan memberikan dan menyebar luaskan peringatan dini tsunami adalah di lakukan oleh Pusdalop. Sedangkan di kab.Agam dilakukan oleh Satgas yang dibentuk. Sedangkan di Kab. Pasaman Barat, penyebar luasan peringatan dini tsunami tersebut, dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC).

Namun menurut Yaziad, keberadaan Pusdalop itu, perlu didukung dengan SOP yang jelas dan tepat, sehingga benar-benar dapat memberikan manfaat yang jelas, dan mengurangi korban yang akan ditimbulkan oleh bencana tersebut.(RNS)
 
Pemko Akan Usut Pegawai Yang Terlibat Narkoba
PDF Print E-mail

Selasa, 22 Mei 2012 | Padang. Pemerintah kota Padang akan menindak tegas pegawai di lingkungan pemko Padang yang terlibat narkoba. Hal itu ditegaskan walikota Padang Fauzi Bahar terkait tertangkapnya seorang oknum pegawai dinas pasar oleh polresta padang tadi malam terkait kasus narkoba.

Fauzi Bahar  mengatakan, untuk pengembangan kasus tertangkapnya salah seorang pegawai lingkungan pemko yang diduga sebagai Bandar sabu itu, pemerintah kota Padang  akan bekerjasama dengan polresta untuk pengembangan kasusnya. Dikatakan,  pihaknya bersama polresta akan mengusut secara tuntas orang-orang lingkungan pemko yang terlibat dengan narkoba.

Fauzi Bahar, juga telihat marah ketika mendapatkan laporan dimaksud, dimana saat ini pemko tengah menggalakkan kampanye anti narkoba justru pegawai pemko yang kedapatan terlibat narkoba, untuk itu pihaknya akan memberikan sanksi terhadap yang bersangkutan.

Fauzi bahar menjelaskan, PNS di lingkungan pemko Padamg yang yang terlibat narkoba bisa dijatuhi sanksi berupa pemecatan dan diberhentikan dengan tidak hormat. Meskipun saat ini telah ditangkap salah seorang pegawai pemko terlibat narkoba, namun sejauh ini pemerintah kota Padang tidak melakukan tes urin terhadap secara terjadwal terhadap pegawai.

Menurut Fauzi Bahar, jika pemeriksaan tes urin dilakukan secara terencana, hasil  pemeriksaan tidak akan maksimal, namun jika memang nanti perlu dilakukan pemeriksaan maka pihaknya akan dilaksanakan secara mendadak terhadap SKPD yang ada dilngkungan pemko.( NH )

 
Wako Resmikan Mc Donald Peluang Pencari Kerja
PDF Print E-mail
Selasa, 22 Mei 2012 | Padang. Walikota padang Fauzi bahar menyambut positif pengusahan makanan yang membuka usaha dikota Padang.Dengan adanya minat investor untuk berinvestasi dikota Padang dan membuka usaha dalam berbagai bentuk, akan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kota Padang.
Ketika meresmikan  restoran cepat saji Mc Donald  di jalan A yani pagi tadi walikota Padang fauzi bahar mengatakan, hadirnya mc donalds dikota Padang telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kota Padang, sekaligus membantu pemerintah kota dalam menurunkan angka pengangguran di kota ini.
Dikatakan, gerai mc Donald di kota Padang telah memberdayakan 45 pencari kerja. Sementara itu communication manager PT. Rekso Nasional Food Danthy Margaret  mengatakan Mc Donald yang berada di jalan A yani merupakan  gerai ke 121 di Indonesia. Dengan hadirnya gerai mc Donald di kota Padang diharapkan dapat menjangkau konsumen dalam skala yang lebih luas dan  memberi manfaat bagi perkembangan daerah kota Padang sendiri.( NH )
 
14 Tahun Masa Reformasi, Belum Ada Perubahan Apa-Apa
PDF Print E-mail
Senin, 21 Mei 2012 | Padang. Sepanjang 14 tahun perjalanan Reformasi di Indonesia, masih belum berbuah apa-apa. Seharusnya, pemerintah sudah bisa menyelesaikan dan menjalankan TAP MPR tahun 2000, selama jangka waktu 5 tahun. Meski Reformasi di katakan jalan di tempat atau reformasi basa basi, namun pemerintah tidak dapat disalahkan 100%, karena pemerintah hanya diberikan cek kosong, dalam menjalani reformasi tersebut.

Direktur LBHI Alvon Kurnia Palma mengatakan, saat inipun peran mahasiswa dalam memperjuangkan semangat reformasi juga belum terlihat terarah. Bahkan menurutnya, saat ini ada aksi-aksi demonstrasi, yang merupakan titipan dari suatu pihak, yang tidak ada kaitannya dengan isu yang sedang berkembang dan yang sangat mendasar dalam kehidupan.

Alvon menambahkan, dalam merancang sebuah aksi dan menyuarakan aspirasi, perlu adanya konsolidasi dikalangan mahasiswa, agar dapat memilih isu-isu seperti liberalisasi pendidikan, dibandingkan isu tentang Anggelina Sondakh. Bahkan menurutnya, untuk aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa saat ini, lebih banyak ke arah eforia semata, tanpa ada sebuah perubahan dari aksi yang sudah dilakukan.(RNS)
 
Peraturan KPU Yang Baru, Akan Di Pakai Tahun 2013
PDF Print E-mail
Senin, 21 Mei 2012 | Padang. Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di Kota Payakumbuah, yang akan berlangsung pada 12 Juli mendatang, masih akan menggunakan Peraturan KPU yang lama, atau Peraturan KPU No.9 dan No.13 tahun 2010. Sementara untuk penerapan Peraturan KPU No.6 tahun 2011, yang merupakan pengganti dari Peraturan KPU No.9, baru akan diberlakukan pada Pemilukada Kota Sawahlunto, Padang Panjang, Pariaman dan Kota Padang.

Kordinator Divisi  teknis Pemilu KPU Sumbar Mufti Syarfi mengatakan, bahwa sebenarnya peraturan KPU terbaru tersebut sudah selesai dikerjakan, namun masih menunggu sosialisasi dari Komisi 2 DPR-RI. Menurutnya, dengan adanya peraturan KPU terbaru tersebut, nantinya akan mempermudah tahapan pelaksanaan pemilu, dalam penetapan antara hari kerja dan hari kalender. Ia mengatakan, bahwa selama ini sering timbul permasalahan, dalam memahami penghitungan hari tersebut.

Mufti juga menambahkan, bahwa peraturan KPU perubahan tersebut, tidak serta merta dapat digunakan, karena masih menunggu UU No.32 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Menurutnya, dalam UU Pemilihan Kepala Daerah itu nantinya, akan ada pemecahan peraturan, antara yang akan digunakan ditingkat desa, hingga kota dan kabupaten.

Sementara itu, terkait dengan kemungkinan jumlah golput yang akan terdapat dalam Pilkada Payakumbuah, Mufti mengatakan, bahwa hal ini tidak bisa di prediksi jumlahnya. Namun menurutnya untuk mengantisipasi hal ini adalah, pengawasan yang ketat, dalam keterdaftaran pemilih dalam Pilkada tersebut.(RNS)
 


Page 143 of 213
Untuk dapat mendengarkan radio ini anda harus menginstall flash player klik disini untuk download
pupupu