Pernyataan Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, bahwa 'tidak diperlukan ahli gizi' dalam program MBG, memunculkan berbagai masalah yang belum sepenuhnya tertangani. Mulai jumlah ahli gizi yang dianggap kurang, penghargaan atas profesi itu, hingga bagaimana memaksimalkan peran mereka dalam MBG.

Proyek Strategis Nasional (PSN) digadang-gadang menjadi jalan keluar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memeratakan pembangunan. Di lapangan, agenda besar pemerintah ini berkata kebalikannya.

Polisi menyatakan pelaku peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara tergabung ke dalam sebuah grup daring bernama True Crime Community.

Pengadilan menjatuhkan vonis hukuman tujuh bulan penjara terhadap empat terdakwa kasus makar asal Sorong, Papua Barat Daya.

Pemerintah dinilai pengamat bersikap 'tebang pilih' dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dikatakan apabila putusan MK menyangkut kepentingan masyarakat, pemerintah cenderung tidak mematuhi. Ini terulang dalam putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Pemerintah batal mengumumkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, yang sedianya digelar besok, Jumat (21/11). Namun sejauh ini belum ada titik temu antara kelompok buruh dan asosiasi pengusaha tentang besaran kenaikannya. Apakah sikap 'jalan tengah' yang akan ditempuh pemerintah lebih menguntungkan pengusaha?

Sejumlah orang tua siswa yang anaknya mengalami perundungan menyebut tidak pernah mengetahui keberadaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan tak tahu seperti apa mekanisme pengaduan kekerasan di sekolah.

Wakapolri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo mengakui bahwa masyarakat lebih memilih menghubungi pemadam kebakaran (Damkar) jika membutuhkan respons cepat, alih-alih petugas kepolisian. Pengakuan Wakapolri tersebut berkelindan dengan pernyataan sejumlah petugas damkar yang menyebut bahwa mereka kerap menerima pengaduan kejadian di luar tugas pokok mereka—bahkan tak jarang berkaitan dengan pelanggaran hukum.

Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menetapkan status tanggap darurat di tengah hampir 1.000 orang yang mengungsi setelah Semeru mengalami erupsi hebat, Rabu (19/11).

Kematian seorang ibu dan bayi dalam kandungannya setelah ditolak empat rumah sakit di Jayapura memicu reaksi Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengultimatum semua fasilitas kesehatan di provinsi tersebut.