Hampir 2.000 warga mengungsi menyusul meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur, hari Minggu (04/12), yang mengeluarkan awan panas dan lava ke kawasan-kawasan di sekitarnya.

Hampir 2.000 warga mengungsi menyusul meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur, hari Minggu (04/12), yang mengeluarkan awan panas dan lava ke kawasan-kawasan di sekitarnya.

RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang. Namun, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan fraksi Partai Demokrat memberikan catatan. Bahkan, anggota fraksi PKS mengancam akan menggugat beberapa pasal ke Mahkamah Konstitusi.

Ahli geologi, Surono menyebut apa yang terjadi pada Gunung Semeru dalam tiga tahun berturut-turut bukanlah erupsi dan polanya sudah pasti. Risiko kematian tetap ada selama warga bermukim di jalur awan panas.

Kementerian Tenaga Kerja Indonesia meminta perusahaan penempatan pekerja migran, PT Al Zubara, untuk tidak menagih kekurangan biaya keberangkatan ke Inggris bagi lebih dari 200 pemetik buah yang berutang namun telah dipulangkan sebelum masa kerja enam bulan selesai.

Pemerintah dan DPR mempersilakan masyarakat untuk mencermati dan mengkritisi pasal-pasal dalam KUHP dan menempuh jalur hukum, jika dinilai ada hal-hal yang dirasa menggangu. Namun, pegiat demokrasi ‘khawatir‘ gugatan ke Mahkamah Konstitusi tidak akan membawa banyak perubahan, apalagi belum lama ini seorang hakim dicopot karena kerap membatalkan produk undang-undang DPR.

Daerah pariwisata seperti Bali masih berjuang pulih dari dampak pandemi, namun pengesahan KUHP berpotensi membuat mereka kembali terpuruk.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astanaanyar, Bandung, Rabu (07/12) adalah mantan narapidana terorisme bernama Agus Sudjadno alias Agus Muslim.

Butiran-butiran lada yang menyengat lidah bisa kita jumpai mulai dari kedai-kedai mi rebus sederhana, hingga restoran-restoran paling mewah. Mungkin tak seberapa harganya. Tapi pada masanya, dialah yang dijuluki Si Raja Rempah.

Diperkirakan 10% dari narapidana teroris yang sudah dibebaskan di Indonesia, kembali melakukan atau mendukung aksi kekerasan. Pemerintah dianggap tidak memiliki mekanisme memaksa napi teroris "wajib mengikuti" program deradikalisasi, kata pegiat.