Rencana pemerintah Indonesia mengutus mantan presiden Joko Widodo mewakili Indonesia untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan menyulut beberapa komentar negatif warganet, dengan sebagian di antaranya mempertanyakan relevansi penunjukkannya.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan sebagai wakil presiden (wapres). Mengapa usulan Wapres Gibran diganti 'sangat sulit dilakukan'? BBC mewawancarai sejumlah pengamat untuk melihat latar politik dan aspek hukumnya.

Sejak pandemi Covid-19, jumlah orang Indonesia yang mengadu nasib ke Kamboja terus meningkat. BBC News Indonesia menelisik mengapa fenomena ini menyimpan bahaya yang mengintai.

Tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi seperti diploma dan sarjana terpaksa banting setir menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh anak, sopir, bahkan office boy. Ini dilakukan demi bertahan hidup di tengah minimnya lapangan pekerjaan di sektor formal dan badai PHK dalam beberapa tahun terakhir.

Mantan presiden Indonesia, Joko Widodo, melaporkan soal polemik ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya ke Polda Metro Jaya. Polemik mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi tak kunjung tuntas meskipun telah disanggah oleh sejumlah pihak. Tapi mengapa beberapa pihak tak kunjung puas?

Vasektomi, sebagai salah satu opsi kontrasepsi, masih tidak populer sejak digaungkan di Indonesia pada era 1970-an. Beragam mitos dan stigma yang "tidak berdasar" seputar vasektomi pun masih langgeng.

Kepala sekolah dan dua murid sekolah SDN 4 Wonorejo, Jawa Tengah, keracunan sajian dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Terungkapnya kembali kasus keracunan ini memperpanjang berbagai masalah di balik proyek MBG.

Konservasionis primata Indonesia, Rahayu Oktaviani, meraih Whitley Awards, penghargaan bergengsi di bidang konservasi lingkungan dari organisasi amal lingkungan UK, Whitley Fund for Nature atas dedikasinya melestarikan owa Jawa yang terancam punah.

Upaya China untuk mendekati negara-negara Asia Tenggara di tengah tarif Trump menguji berbagai strategi ASEAN selama ini—termasuk prinsip non-blok.

Mahkamah Konstitusi memutuskan melarang lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan mengadukan laporan dugaan pencemaran nama baik. Tapi apakah putusan itu bisa mengakhiri praktik kriminalisasi UU ITE?